Dampak Panjang Larangan Ekspor CPO bagi Konsumen hingga Saham

Jakarta, CNN Indonesia — Larangan ekspor crude palm oil (CPO) dan bahan baku minyak goreng yang berlaku sejak Kamis (28/4) lalu berdampak panjang, menyasar petani, pengusaha, konsumen, hingga emiten sawit.

Larangan tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 22 Tahun 2022 tentang Larangan Sementara Ekspor crude palm oil (CPO), Refined, Bleached and Deodorized (RBD) Palm Oil, RBD Palm Olein, dan Used Cooking Oil.

Aturan yang diundangkan pada 27 April 2022 itu ditujukan untuk menekan harga minyak goreng dalam negeri yang selangit, sebuah ironi di negeri penghasil CPO nomor satu dunia.

Usai penerbitan kebijakan itu, harga minyak goreng kemasandi pasaran terpantau turun setidaknya Rp2.000.

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com di Indomaret SPBU Tendean pada Sabtu (30/4), terpantau harga minyak goreng kemasan merek Sania, Sovia dan Fortune turun harga hingga mendekati Rp45 ribu per dua liter.

Harga minyak goreng kemasan merek Sovia yang semula dibanderol Rp48.500 per dua liter, kini turun harga menjadi Rp46.400 per dua liter.

Untuk Sania dua liter, yang awal pekan ini dijual dengan harga Rp48.900, turun menjadi Rp46.500 per dua liter. Fortune juga turut menurun harganya dari yang semula Rp48.700, sekarang dapat dibeli dengan harga Rp46.400 untuk ukuran dua liter.

Di Indomaret Fresh Bangka, minyak goreng kemasan yang turun harganya hanya Sania ukuran dua liter. Harga minyak goreng merek itu turun dari Rp50.300 menjadi Rp48.900. Hal ini dikarenakan untuk merek Fortune dan Sovia yang seharusnya promo juga, terpantau habis terjual sejak seminggu yang lalu.

Meski berdampak cukup positif bagi konsumen, kebijakan ini berdampak sebaliknya pada rantai produksi.

Menurut Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), larangan ekspor CPO dan turunannya dalam jangka panjang akan merugikan perusahaan hingga jutaan petani.

“Apabila berkepanjangan akan menimbulkan dampak negatif yang sangat merugikan, tidak hanya perusahaan perkebunan, refinery dan pengemasan, namun juga jutaan perkebunan sawit kecil dan rakyat,” ucap Ketua Bidang Komunikasi Gapki Tofan Mahdi dalam keterangan resmi, Kamis (28/4).

Untuk itu, Gapki berharap pemerintah dapat segera memberi tindak lanjut terkait pelaksanaan larangan ekspor ke depan. Harapannya, masalah minyak goreng cepat selesai dan ekspor dapat dibuka lagi.

Tak hanya pengusaha, kebijakan tersebut juga mendapat protes keras dari petani. Pasalnya, harga tandan buah segar (TBS) anjlok 70 persen.

Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Hendry Saragih mengatakan penurunan harga itu telah memberi dampak besar bagi petani sawit. Hal itu dikarenakan, banyak Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang telah melanggar ketentuan dalam perjanjian harga TBS.

Henry mengatakan penentuan harga TBS seharusnya tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh PKS tanpa melalui persetujuan kepala daerah.

“Setelah pengumuman kemarin, otomatis langsung drop standar harga TBS. Umumnya jatuh antara 30 persen sampai 50 persen, bahkan ada yang 70 persen,” ujarnya.

Padahal menurut Henry, sebelumnya harga TBS di pasaran sudah sempat mencapai angka Rp3.000 per kilogram. Akibatnya, kata dia, harga TBS di sejumlah daerah anjlok menjadi Rp1.000-Rp2.000 per kilogram.

Bahkan di beberapa tempat, ia mengatakan terdapat pula petani yang tidak bisa menjual sawit mentah lantaran para pengepul tidak ada yang mau membeli.

“Karena alasan mereka CPO tidak bisa diekspor lagi. Jadinya mereka membeli TBS kita ya dengan harga murah, bahkan di tempat lain ada yang tidak bisa dijual atau dikembalikan,” tuturnya.

Karenanya, ia meminta agar para pengusaha dan korporasi sawit untuk dapat patuh terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai standar pembelian TBS dari petani.

Bersambung ke halaman berikutnya…