Jakarta, CNN Indonesia — Serikat Petani Indonesia (SPI) menyebut harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit turun hingga 70 persen usai Jokowi melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng pada Kamis (28/4) lalu.

Ketua Umum SPI Henry Saragih mengatakan penurunan harga itu telah memberi dampak besar bagi petani sawit. Hal itu dikarenakan, banyak Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang telah melanggar ketentuan dalam perjanjian harga TBS.

Henry mengatakan penentuan harga TBS seharusnya tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh PKS tanpa melalui persetujuan kepala daerah.

“Setelah pengumuman kemarin, otomatis langsung drop standar harga TBS. Umumnya jatuh antara 30 persen sampai 50 persen, bahkan ada yang 70 persen,” ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (30/4).

Padahal menurut Henry, sebelumnya harga TBS di pasaran sudah sempat mencapai angka Rp3.000 per kilogram. Akibatnya, kata dia, harga TBS di sejumlah daerah anjlok menjadi Rp1.000-Rp2.000 per kilogram.

Bahkan di beberapa tempat, ia mengatakan terdapat pula petani yang tidak bisa menjual sawit mentah lantaran para pengepul tidak ada yang mau membeli. [Gambas:Video CNN]

“Karena alasan mereka CPO tidak bisa diekspor lagi. Jadinya mereka membeli TBS kita ya dengan harga murah, bahkan di tempat lain ada yang tidak bisa dijual atau dikembalikan,” tuturnya.

Karenanya, ia meminta agar para pengusaha dan korporasi sawit untuk dapat patuh terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai standar pembelian TBS dari petani.

Henry juga mendorong agar pemerintah dapat menindak tegas mereka-mereka yang tidak membayar harga TBS sesuai dengan yang diberlakukan tiap-tiap daerah.

“Jika PKS tidak bisa, tidak mau, harus diberikan sanksi sesuai dengan Permentan No.1/2018, yang merujuk pada UU Nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan pemberdayaan Petani (Perlintan) dan kebijakan lainnya yang melindungi harga produksi petani,” jelasnya.

“Karena penurunannya terasa sekali dari yang kemarin di angka Rp3.000 per kilo. Sementara saat ini harga-harga sedang naik. Apalagi menjelang lebaran,” sambungnya.

Sementara itu, Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mengungkapkan lahan perkebunan kelapa sawit di Indonesia mayoritas dikuasai oleh swasta memang membuat posisi petani dalam menentukan harga lemah.

Saat ini, 60 persen dari total 14,9 juta hektare lahan sawit atau sekitar 9 juta hektare dikuasai swasta. Sementara, hanya 5 juta hektare yang dimiliki dimiliki oleh 2,74 Kepala Keluarga (KK) petani.

Manager Kampanye Hutan dan Eksekutif Nasional Walhi Uli Arta Siagan mengungkapkan fenomena ini menjadikan petani sawit sebagai korban.

“Bukan hanya menguasai lahan, para pengusaha juga menguasai pabrik-pabrik CPO hingga produk-produk turunannya. Artinya hulu dan hilir sawit dikuasai oleh para pengusaha, yang hanya beberapa grup saja,” papar Uli melalui keterangan tertulis, Sabtu (30/4).

Menurut Uli, selama ini pengusaha sawit yang dominan memonopoli industri perkebunan sawit. Ia pun menyebut yang dibutuhkan untuk perbaikan adalah tata kelola sawit.

“Ekspor atau tidak diekspornya CPO dan produk turunannya, intervensi para pengusaha lah yang paling dominan. Petani sawit hanya akan menjadi korban dari praktik monopoli ini. Indonesia memerlukan perbaikan tata kelola sawit secara menyeluruh,” kata Uli.

Jokowi memberlakukan larangan ekspor bahan minyak goreng dan minyak goreng pekan ini. Larangan diberlakukan supaya harga minyak goreng yang saat ini melesat jadi Rp24 ribu per liter, bisa ditekan jadi Rp14 ribu lagi.

(fiq/agt)



Source link