Inovasi dan Kolaborasi, Kunci Pembangunan Daerah Berkelanjutan

Inovasi dan Kolaborasi, Kunci Pembangunan Daerah Berkelanjutan
Inovasi dan Kolaborasi, Kunci Pembangunan Daerah Berkelanjutan

Jakarta, – Penguatan implementasi pembangunan berkelanjutan di daerah disebut sangat krusial di tengah tingkat daya saing Indonesia yang naik dari peringkat 37 pada 2029 menjadi ke-44 pada tahun ini.

Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Eko Prasetyanto mengatakan, diperlukan inovasi dan kolaborasi berbagai pihak untuk memperbaiki peringkat tersebut.

Read More

“Kami mendorong inovasi yang terus tumbuh. Maka mari bersama berkolaborasi, bahkan menerapkan ATM, yaitu amati, tiru dan modifikasi kota-kota yang bersih dan berhasil membangun lingkungannya,” kata Eko ketika membuka Workshop Indeks Daya Saing Daerah untuk Pembangunan Berkelanjutan pada Apkasi Otonom Expo 2022 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Kamis (21/7).

Menurut Eko, kolaborasi selalu diperlukan, bahkan dalam penanganan masalah sehari-hari, misalnya sampah. Dengan 278 juta penduduk, ada 58,5 juta ton sampah di Indonesia. Terlebih, sebagian besar sampah itu merupakan berbahan plastik.

“Ini perlu inovasi. Tidak mungkin kalau hanya bekerja hanya secara struktural. Jadi kita perlu libatkan semua pihak,” katanya.

Turut hadir dalam workshop tersebut Staf Ahli Menteri Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan selaku Kepala Sekretariat Nasional TPB/SDGs, Kementerian PPN/Bappenas Vivi Yulaswati, Bupati Trenggalek/Wakil Ketua Umum APKASI Mochamad Nur Arifin, peneliti Indeks Daya Saing Daerah Berlanjutan Eduardo Edwin Ramda, dan Direktur Sistem Informasi Statistik, Badan Pusat Statistik Dr. Pudji Ismartini.

Vivi Yulaswati menjelaskan, data mencatatkan lebih dari 44 persen kabupaten/kota memiliki daya saing dalam tingkat yang tinggi dan sedang. Daerah yang tercatat memiliki Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) sangat tinggi hanya 1,3 persen, yaitu Kabupaten Surakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Sragen. Sedangkan daerah dengan IDSD kategori tinggi mencapai 22,8 persen, dan sedang 21,5 persen, serta rendah 10,7 persen.

Senada, Vivi juga menekankan pentingnya kemitraan multi-pihak dalam pembangunan berkelanjutan.

“Diperlukan banyak upaya untuk mencapai target.Kita dorong kolaborasi beyond pemerintah, yaitu dari pihak swasta, filantropi, dan unsur masyarakat lainnya,” kata Vivi.

Sementara terkait inovasi, Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin mengingatkan bahwa inovasi harus terus dilakukan dan disempurnakan untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Selain itu, pemerintah harus mendorong kreaktivitas warganya.

“Supaya berkelanjutan, perlu dilakukan reinventing innovation, pembaruan terhadap inovasi-inovasi. Semakin kreatif suatu negara, maka semakin sejahtera negara tersebut,” katanya.

Mencapai Indeks Daya Saing Daerah yang Berkelanjutan

Menurut Eduardo Edwin Ramda, indeks Daya Saing Daerah Berlanjutan (DSDB) memiliki empat pilar, yaitu lingkungan lestari, ekonomi tangguh, inklusi sosial dan tata kelola yang baik. Indeks tersebut diperlukan untuk menunjang produktivitas daerah yang terbentuk dari interaksi institusi, kebijakan dan kinerja dalam jangka panjang guna membangun ekonomi yang tangguh, lingkungan lestari, sosial inklusif dan tata kelola yang baik.

“Indeks sudah dirancang sejak 2020. Kita melihat indeks dan pengelolaan daya saing masih dalam taraf sedang. Diharapkan begitu dirilis, bisa jadi data pembangunan dan lihat aspek keberlanjutan. Hal ini bisa jadi acuan Bappenas dan jadi cerminan daerah, apakah sudah berjalan atau belum,”

“Sementara bagi pelaku usaha, bisa jadi acuan untuk melihay mana potensi yang baik. Selain itu, investasi asing mengarah ke investasi berkelanjutan sheingga daerah perlu membangunn menjalankan kolaobratif untuk membangun daerah berkelanjutan,” paparnya.

Direktur Sistem Informasi Statistik, Badan Pusat Statistik Dr. Pudji Ismartini mengungkapkan, standarisasi data yang disertai dengan meta data adalah penting. Adapun fenomena yang terjadi di Indonesia saat ini adalah belum selarasnya data-data yang ada, sehingga satu sama lainnya tidak dapat diintegrasikan dan diinterpretasikan dengan makna yang sama.

“Untuk itu kita menerapkan empat prinsipp, semua data harus berdasarkan standar, dan data harus disertai meta data, harus merujuk referensi yang sama,” kata Pudji.

Source link

Leave a Reply