TEMPO.CO, Jakarta – Ketua KPK Firli Bahuri memberikan materi pendidikan antikorupsi kepada kader-kader PDI Perjuangan dalam kegiatan Pendidikan Kader Nasional Angkatan II Tahun 2022, Selasa, 22 Maret 2022.

“KPK ingin membuat antikorupsi menjadi budaya,” ujar Ketua KPK Firli Bahuri saat memberi paparan secara virtual dalam siaran pers yang dibagikan tim media PDI Perjuangan, Selasa, 22 Maret 2022.

Firli mengatakan pemberantasan korupsi membutuhkan sebuah orkestrasi dengan menciptakan sistem integritas nasional. Ia berharap semua anak bangsa, baik yang di legislatif, eksekutif, dan partai politik ikut aktif berperan dalam menciptakan budaya antikorupsi. Partai politik dinilai bisa menjadi sentral dan memiliki kedudukan strategis dalam hal ini. “Saya kira PDIP bisa menjadi pelopor dalam budaya antikorupsi,” ujar Firli.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebutkan budaya antikorupsi bisa dimulai dari cara berpikir positif yang antikorup. Hasto mengklaim mekanisme di internal PDI Perjungan telah menerapkan komitmen antikorupsi, membuka ruang besar melalui merit sistem, dan termasuk melakukan pembenahan di internal melalui aturan organisasi.

“Sebagai partai yang berpegang pada ideologi Pancasila, kami diajarkan nilai keadilan sosial. Bersikap adil untuk kepentingan rakyat Indonesia juga suatu landasan filosofis yang harusnya anti korupsi. Nilai kemanusiaan, ketuhanan menjadi dasar dari perjuangan kamiĀ agar korupsi betul-betul dapat kita perangi bersama,” ujar Hasto.

Pada Januari lalu Indeks Persepsi Korupsi (CPI) 2021 yang dirilis oleh Transparency International menunjukkan Indonesia di skor 38/100 dan berada di peringkat 96 dari 180 negara yang disurvei. Skor ini naik 1 poin dari 2020 lalu yang berada pada skor 37/100.

Menurut Deputi Transparency International Indonesia Wawan Suyatmiko, skor CPI 2021 yang mengalami kenaikan satu poin ditunjang oleh beberapa faktor, antara lain kenaikan signifikan pada faktor risiko korupsi yang dihadapi oleh pelaku usaha pada sektor ekonomi seperti penyuapan pada area ekspor-impor, kelengkapan penunjang, pembayaran pajak, serta kontrak dan perizinan. Hal ini tampak dari kenaikan tiga indikator ekonomi.

Namun demikian, tiga indikator yang mengalami stagnasi dan tiga indikator yang justru mengalami penurunan memperkuat bahwa korupsi politik dan penegakan hukum masih belum ada perbaikan yang signifikan. Ketua KPK Firli Bahuri pun menginginkan sikap antikorupsi menjadi budaya.

DEWI NURITA

Baca Juga: PDIP Nilai Pelaporan Gibran dan Kaesang ke KPK sebagai Aksi Politik Ubedilah




Source link