“Saya juga sangat kaget terus terang tadi pagi baca berita ada OTT KPK. Kami belum tahu perkaranya apa,” kata dia dalam sela-sela kunjungannya ke Cianjur, Rabu, 27 April 2022.
Ridwan Kamil mengaku prihatin dengan kabar penangkapan tersebut padahal sudah berkali-kali mengingatkan kepala daerah di wilayahnya. Dalam setiap pelantikan kepala daerah misalnya dia selalu mengingatkan agar menjaga integritas, melayani sepenuh hati, serta profesional.
“Saya sangat prihatin. Berkali-kali selalu di ingatkan, termasuk waktu pelantikan walikota Bandung bahwa memimpin dasarnya tiga. Ada integritas, melayani sepenuh hati, dan profesional. Kalau salah satu, seperti integritas patah seperti ini tentu ini sangat memprihatinkan,” kata Ridwan Kamil.
Ridwan Kamil menyatakan akan memantau perkembangan kasus tersebut. Pemerintah Provinsi Jawa Barat, menurut dia, akan mendukung penegakan hukum dan upaya pemberantasan korupsi.
“Kita akan monitor terus. Dan kita mendukung setiap penegakan hukum. Mau aparat kejaksaan, kepolisian, KPK dalam menegakkan dan memberantas potensi KKN, atau korupsi di Jawa Barat,” kata Ridwan Kamil.
Ridwan Kamil mengaku sudah menghubungi Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan dan memintanya mengambil alih koordinasi dan kepemimpinan teknis. Salah satu yang dimintanya agar menjadi perhatian soal pengaturan mudik dan Lebaran 2022.
“Saya sudah mengontak wakil bupati Bogor untuk segera mengambili alih koordinasi dan kepemimpinan teknis. Minimal yang terdekat adalah Kabupaten Bogor harus lancar dalam melaksanakan manajemen mudik dan Lebaran, dan arus balik,” kata Ridwan Kamil.
KPK menggelar operasi tangkap tangan di wilayah Jawa Barat pada Selasa malam hingga Rabu pagi tadi. Dalam operasi itu, KPK meringkus Bupati Bogor Ade Yasin dan 11 orang lainnya, termasuk sejumlah pejabat Pemkab Bogor dan petigas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat.
Juru Bicara KPK, Ali Fikri menyatakan Ade diduga terlibat tindak pidana korupsi berupa suap terkait laporan BPK.
“Terkait pengurusan temuan laporan keuangan Pemkab Bogor,” kata Ali.
Ali mengatakan KPK masih memeriksa pihak-pihak yang ditangkap, termasuk Ade Yasin. KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menetapkan status hukum mereka.
Ade Yasin menjadi Bupati Bogor kedua yang ditangkap KPK. Pada 2014, KPK juga pernah menangkap Rachmat Yasin yang tak lain merupakan kakak kandung Ade. Rachmat terjerat kasus korupsi pengadaan lahan saat itu dan menjalani hukuman lima tahun penjara. Sepekan setelah keluar, pada 2019, Rachmat kembali diciduk KPK. Kali ini dia disebut terlibat kasus gratifikasi sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.
Selain sebagai Bupati Bogor, Ade Yasin juga menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (DPW PPP) Jawa Barat. PPP enggan buka suara soal penangkapan Ade tersebut. Mereka menyatakan masih menunggu kepastian status Ade oleh KPK.
Baca: Ade Yasin Diduga Suap Petugas BPK Soal Dana Hibah Rp 23 Miliar
