“Sungguh tidak benar mengkaitkan pengetatan level PPKM dengan momentum perayaan agama tertentu,” kata Tenaga Ahli Utama KSP Abraham dalam keterangan tertulis, Kamis, 10 Februari 2022.
Penentuan pengetatan atau level PPKM, kata dia, selalu mengacu pada data, kajian para pakar, dan asesmen situasi Covid-19 di setiap daerah. Indikator yang digunakan dalam penentuan level PPKM di setiap daerah mengacu pada rekomendasi pakar dan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO.
“Seperti angka kasus, angka testing, tracing, bed, vaksin, dan lain-lain,” kata dia.
Sebelumnya, evaluasi level PPKM dilakukan pemerintah tiga hari lalu pada 7 Februari 2022, di tengah kenaikan kasus akibat varian Omicron. Salah satu yang berubah yaitu Jabodetabek, Yogyakarta, dan Bandung Raya, yang diperketat dari PPKM level 2 menjadi level 3.
Evaluasi berikutnya akan disampaikan pemerintah minggu depan yaitu pada 14 Februari 2022. Di sisi lain, kasus Covid-19 saat ini terus meningkat dan sudah mencapai 46 ribu per 9 Februari kemarin.
Abraham memastikan pemerintah sudah sangat transparan soal data dan kajian yang digunakan dalam menentukan level PPKM. Hasil asesmen situasi Covid-19 setiap kabupaten kota, kata dia, bisa dilihat dan dicek pada website vaksin.kemkes.go.id. “Di situ ada semua datanya,” ujar Abraham.
Untuk itu, Ia meminta masyarakat tidak termakan isu-isu miring yang mengkaitkan level PPKM dengan kegiatan keagamaan. “Sekarang adalah momentum kita untuk bersatu dan bergotong royong menghadapi gelombang Omicron,” ujarnya.
Baca: Ganjar Sebut Penularan Covid-19 di Jawa Tengah Masih Landai
