Untuk memenuhi kebutuhan pendanaan, Jokowi meminta Kepala Otorita IKN Nusantara Bambang Susantono agar mampu bergerak lincah dalam mencari alternatif pendanaan untuk pembangunan ibu kota Nusantara.
“Saya kira kita ingin otorita ini fleksibel dan lincah dan bisa mendapatkan skema-skema pendanaan dari berbagai skema yang ada,” kata Jokowi dalam tayangan Youtube Sekretariat Presiden, Selasa, 15 Maret 2022.
Beberapa waktu lalu SoftBank Group dipastikan batal menanamkan modalnya di ibu kota baru Indonesia. Padahal, pembangunan ibu kota memakan biaya investasi yang tak sedikit.
Selain itu, Jokowi menjamin pendanaan pembangunan ibu kota hanya mengambil maksimal 20 persen porsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Sisanya dari PPP [public private placement],” katanya.
Kerja sama pendanaan ibu kota yang dimaksud Jokowi berasal dari Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU), baik itu dari perusahaan pelat merah, sektor swasta, maupun pendanaan sektor publik. “Semua bisa dilakukan,” ujarnya.
Perihal pendanaan pemindahan ibu kota negara diatur dalam Undang-undang Ibu Kota Negara (UU IKN). RUU itu telah disepakati oleh Panitia Khusus (Pansus) RUU IKN untuk disahkan menjadi UU di rapat paripurna DPR, 18 Januari 2022.
BISNIS
Baca juga: Usai Softbank Mundur, Jokowi Pastikan Uang Negara di IKN Tetap 20 Persen
Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.
