Keputusan ini diambil dalam rapat Politburo yang langsung dipimpin oleh Presiden Xi Jinping. Investor-investor pun berharap simposium tersebut akan menjadi tanda pemerintah akan memberikan peran lebih besar bagi raksasa-raksasa teknologi alias Big Tech untuk menopang ekonomi.
Dilansir South China Morning Post, Jumat (29/4), lewat simposium tersebut Pemerintah China hendak meyakinkan pemimpin perusahaan bahwa Beijing tidak akan lagi menuntut perbaikan, menerapkan sanksi lanjutan, atau meneruskan tindakan keras pada sektor teknologi.
Pemain Big Tech utama negara itu semua diundang. Di antaranya platform e-commerce Alibaba Group Holding, raksasa media sosial dan video game, Tencent Holdings, pengiriman online dan platform layanan sesuai permintaan Meituan, dan pemilik TikTok ByteDance.
Sebelumnya di 2021, Pemerintah China memberikan sanksi denda kepada Alibaba, Baidu, hingga JD.com masing-masing senilai US$78 ribu atau setara Rp1,13 miliar (kurs Rp14.489 per dolar AS) karena gagal melaporkan 43 kesepakatan lama kepada pihak berwenang. Kesepakatan yang dimaksud sudah diteken sejak 2012 silam.
Melansir Reuters, saat ini pemerintah China menilai berbagai kesepakatan seharusnya dilaporkan. Pelaporan itu tidak menghilangkan atau membatasi persaingan usaha antar perusahaan.
Akibatnya, ketiga perusahaan teknologi raksasa itu disebut melanggar Undang-Undang (UU) Anti Monopoli China yang diterbitkan sejak 2008. Kendati demikian, belum ada tanggapan dari masing-masing perusahaan.
Sebelumnya, pemerintah China tidak pernah memberikan denda sebesar ini kepada perusahaan dalam negeri. Denda pernah diberikan kepada Qualcomm, produsen chip asal Amerika Serikat senilai 6 miliar yuan pada 2015.
(tdh/vws)
[Gambas:Video CNN]
