TEMPO.CO, Jakarta – Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny Kabur Harman, khawatir pembangunan ibu kota negara yang bakal menelan banyak biaya, menjadi alasan baru untuk menunda Pemilu 2024. Sebab, menurut Benny, sejauh ini sudah banyak alasan konyol yang dilontarkan elite partai untuk menunda pesta demokrasi lima tahunan tersebut. 

“Kesengajaan tidak menyediakan anggaran pemilu adalah kejahatan konstitusi. Ini lebih dari pelanggaran konstitusi, tapi constitutional crime,” ujar Benny dalam wabinar hari ini, Rabu, 9 Maret 2022. 

Benny mengatakan tidak ada urgensi bagi pemerintah membangun IKN saat ini. Apalagi, proses pemulihan ekonomi akibat Covid-19 masih berjalan saat ini. 

Soal penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden, Benny mengatakan berbagai pihak mengemas usulan tersebut seolah-olah demi kepentingan masyarakat. Padahal, menurut dia, penundaan Pemilu 2024 merupakan kepentingan oligarki. 

“Biar kesannya populis dengan menyebut kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi di atas 70 persen. Bahkan lebih konyol lagi dikaitkan dengan perang Rusia – Ukraina,” ujar Benny. 

Ia mengatakan usulan ini tidak bisa dianggap remeh. Sebab pihak yang memainkan isu tersebut merupakan elite politik yang memiliki jabatan penting. Oleh karena itu, Benny berharap Jokowi mau kembali membuat pernyataan menolak usulan tersebut dengan tegas, bukan sekadar bakal taat pada konstitusi. 

“Ada keresahan publik yang belum dijawab Presiden atau Menkopolhukam. Jadi sampai sekarang isu ini masih menjadi isu yang mencemaskan rakyat,” kata Benny. 

Adapun pengusul pertama Pemilu 2024 ditunda adalah Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Usulan agar Pemilu ditunda hingga dua tahun itu kemudian mendapat sambutan dari sejumlah partai, seperti Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan atau Zulhas. 

Mereka menyatakan kondisi perekonomian belum stabil akibat Covid-19, sehingga Pemilu 2024 perlu ditunda agar pemerintah bisa fokus untuk pulih. Namun, usulan tersebut mendapat penolakan dari partai NasDem, PKS, Demokrat, PPP, dan PDI Perjuangan. 

M JULNIS FIRMANSYAH




Source link