TRIBUNPADANG.COM, PADANG – Wali Kota Padang Hendri Septa menyampaikan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Padang tahun 2022, pada paripurna DPRD Padang, Senin (5/7/2021).
Hendri Septa menyebutkan, bahwa KUA PPAS tahun 2022 yang telah disusun ini, upaya menjaga kesinambungan pembangunan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Padang secara berkelanjutan.
Fokusan Pemko Padang pada rancangan KUA PPAS ini untuk pemulihan ekonomi daerah melalui optimalisasi sumber daya lokal dan pengembangan potensi wisata.
Baca juga: VIRAL Gegara Komentar Ibu-ibu soal Prokes, Restoran Bebek di Padang Didenda Rp 500 Ribu
Selain itu, pada 2022 lebih difokuskan pada upaya penanggulangan dampak ekonomi dan percepatan pencapaian target program unggulan (progul) yang tertunda disebabkan adanya refocusing untuk penanganan Covid-19 pada 2020 dan 2021.
Ia menambahkan, memperhatikan arah pembangunan nasional, provinsi dan Kota Padang tahun 2022, maka Pemko Padang menargetkan pertumbuhan ekonomi pada 2022 mengarah pada angka 3,14 persen dengan laju inflasi sebesar 0,15 persen.
“Dengan demikian ada harapan pengangguran terbuka menjadi 13,30 persen dari angkatan kerja,” ujarnya.
“Kemudian jumlah tingkat kemiskinan berkisar di bawah angka 4,43 persen disertai indeks pembangunan manusia menjadi 82,60 persen,” sambung Hendri Septa.
Baca juga: VIRAL Pelaku Pencurian Dihajar Massa di Padang, Kedapatan saat Congkel Jok Motor Ambil Dompet
Hendri juga menyebutkan pada 2022 pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp 2,585 triliun.
Dibandingkan dengan penerimaan di 2021 sebesar Rp 2,626 triliun, pendapatan ini mengalami penurunan sebesar Rp 40,72 miliar atau 1,55 persen.
Rencana pendapatan itu pun bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 989,902 miliar, pendapatan transfer 1,473 triliun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 122,346 miliar.
Hendri Septa mengatakan, penurunan pendapatan ini disesuaikan dengan kondisi dan capaian yang ada tahun 2021 ini, hanya kisaran 74 persen.
Baca juga: Ketua Komisi IV DPRD Padang Sebut Tak Mesti Masuk Sekolah Negeri, SMP Swasta juga Gratis
“Pendapatan ini menyesuaikan kondisi ril yang ada dan menyesuaikan arahan dari BPK. Namun dalam pembahasan, DPRD Padang bisa merubahnya,” kata Hendri Septa.
Hendri Septa menambahakan, untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pada 2022 nanti akan dilaksanakan pembangunan tahun kedua Kantor DPRD Kota Padang di Aie Pacah.
“Pembangunannya secara ‘multy years’ selama tiga tahun dengan total anggaran lebih kurang Rp150 miliar,” ungkapnya. (*)
