TEMPO.CO, Jakarta – Asosiasi pengusaha properti Real Estate Indonesia atau REI mengungkapkan pemerintah mengajak asosiasi pengembang tersebut untuk berkontribusi dan berpartisipasi dalam membangun Ibu Kota Negara atau IKN di Kalimantan Timur.

“Terkait IKN kami dari REI, Alhamdulillah ketua umum kami sudah bicara sampai dua kali dengan bapak Presiden RI Joko Widodo di mana beliau bapak Presiden RI meminta kami para pengembang di bawah Asosiasi REI untuk berpartisipasi dalam pembangunan IKN,” ujar Wakil Ketua Umum DPP REI Hari Ganie dalam seminar daring “Kuat Bersama Sektor Properti sebagai Lokomotif Pemulihan Ekonomi” di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, hal ini dikarenakan para pengembang yang tergabung dalam REI sudah banyak pengalaman dalam pembangunan di sekitar ibu kota negara Jakarta.

Di sekitar kawasan Jabodetabek saja, para anggota REI sudah membangun kota-kota baru yang dibangun oleh swasta seperti BSD, Alam Sutera, Summarecon Serpong, Lippo Karawaci, Jababeka, Lippo Cikarang dan lain-lain.

“Dengan demikian pemerintah berharap para pengembang ini bisa berkontribusi dan berperan di IKN tidak hanya membangun perumahan baik rumah bagi ASN maupun swasta, tetapi juga membangun fasilitas-fasilitas kota seperti rumah sakit, sekolah, perkantoran, kampus, mal dan sebagainya. Ini yang kami tunggu,” kata Hari Ganie.

Dia berharap dengan akan terbentuknya Otorita IKN, REI bisa berbicara dan berdiskusi lebih lanjut dan jelas terkait kontribusi para anggotanya dalam pembangunan IKN.

Sebelumnya Kasatgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN PUPR Imam Santoso Ernawi menyampaikan pembangunan fisik Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan dimulai pada awal Semester II 2022.

Imam menuturkan pembangunan IKN sebaiknya bisa lebih cepat dilakukan agar bisa memenuhi target pada 16 Agustus 2024 pusat pemerintahan telah berada di Nusantara. PUPR pun telah mengantongi desain pembangunan kawasan IKN yang berasal dari 750 peserta.

Ia menyampaikan basic desain tersebut mencakup infrastruktur dasar pemukiman yang mestinya jika PUPR telah mendapat kejelasan anggaran dari Kementerian Keuangan, maka PUPR bisa segera memulai pekerjaan dengan skema pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan yang ada.

Baca Juga: Duit APBN di IKN Akan untuk Bangun Infrastruktur Dasar dan Pusat Pemerintahan

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.




Source link