“Tidak mungkin kami membicarakan berbagai isu lain di dunia, namun mengabaikan peristiwa yang tidak hanya mempengaruhi dua negara tapi juga seluruh dunia,” ujar Presiden IPU Duarte Pacecho, dalam konferensi pers bersama Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Puan Maharani, Sabtu, 19 Maret 2022.
Anggota parlemen Portugal ini mengimbuhkan, Rusia dan Ukraina harus secepatnya melaksanakan gencatan senjata, lalu menggelar dialog. “IPU akan mengambil bagian dalam semua proses untuk mengembalikan kedamaian di Ukraina,” ujar dia.
Ditemui terpisah, Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Putu Supadma Rudana, menuturkan Indonesia dan IPU ingin menciptakan perdamaian dan kedamaian di Ukraina. IPU, ujarnya, ingin warga Ukraina yang sekarang dalam kondisi tidak mudah, bisa kembali mendapatkan haknya.
“Saat ini banyak warga yang mengungsi dan kehilangan rumahnya, sehingga harus ada gerakan bersama dari negara-negara untuk mendukung perdamaian di Eropa Timur,” kata dia.
Ihwal sikap Indonesia yang awalnya dianggap kurang tegas dalam mengecam invasi Rusia ke Ukraina, Putu berujar, Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan Indonesia akan selalu mengawal perdamaian dunia secara bebas-aktif dan tidak memihak salah satu blok.
Masyarakat sempat mempertanyakan sikap Indonesia yang tidak ikut menjadi co-sponsor rancangan resolusi PBB yang mengutuk invasi Rusia ke Ukraina. Namun akhirnya, pada awal Maret lalu Indonesia ikut menandatangani resolusi Majelis Umum PBB yang menyesalkan agresi Rusia ke Ukranina.
Putu lantas menjelaskan, emergency item adalah salah satu agenda pembahasan yang ada di setiap IPU. Dia mencontohkan, pada sidang IPU ke-143 di Madrid, Spanyol, pada tahun lalu terdapat dua usulan topik emergency item, yaitu isu kemanusiaan di Palestina dan isu pemerataan vaksin Covid-19.
“Dalam voting, isu pemerataan vaksin menang karena ketika itu banyak negara di Afrika yang belum mendapatkan vaksin. Sementara (pembahasan) isu Palestina mundur,” ucap dia.
Putu mengimbuhkan, resolusi yang akan dihasilkan dalam emergency item kali ini juga akan bergantung pada pemungutan suara anggota-anggota IPU. Karena itu, ia mengharapkan, delegasi Ukraina dan Rusia bisa datang ke Bali untuk memberikan tanggapan mengenai krisis di kedua negara tersebut. “Parlemen Ukraina dan Rusia menyatakan tidak hadir. Tapi kami tunggu lah dalam 1-2 hari ini (untuk hadir),” kata politikus Partai Demokrat ini.
Selain membahas isu perang Rusia-Ukraina, Sidang IPU ke-144 yang mengusung tema Getting to Zero: Mobilizing Parliaments to Act on Climate Change ini juga akan mencari solusi untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya, pandemi Covid-19, tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), kesetaraan gender, demokrasi dan hak asasi manusia, serta perdamaian dunia.
Ketua DPR Puan Maharani mengungkapkan, posisi IPU 144 sangat strategis karena Indonesia sebagai tuan rumah dapat berperan aktif sebagai penyelenggara dan turut andil menyelesaikan masalah global. Dia pun mengharapkan IPU Bali bisa menghasilkan resolusi dan solusi bagi persoalan-persoalan dunia.
Puan mengimbuhkan, IPU ke-144 akan dihadiri oleh perwakilan parlemen dari 115 negara, 33 orang ketua parlemen, dan sekitar 1.000 orang anggota delegasi. “Antusiasme ini membuktikan Indonesia adalah negara yang dipercaya dunia karena dianggap mampu, nyaman, serta aman dalam menyelenggarakan IPU,” Puan mengatakan.
Presiden IPU Duarte Pacecho menimpali, perubahan iklim telah menyebabkan jumlah warga miskin dan menganggur bertambah. Secara khusus, perubahan iklim paling banyak mempengaruhi anak-anak dan perempuan. “Penanganan perubahan butuh tindakan nyata. IPU telah berdiskusi sejak untuk mencari solusi atas masalah tersebut,” kata dia.
Duarte menambahkan, isu lain yang juga akan dibicarakan ialah isu kesetaraan gender dan partisipasi generasi muda dalam politik. Kesetaraan gender penting karena dalam konteks demokrasi, tanpa kesetaraan gender seakan-akan negara melupakan setengah dari populasi dunia. Sementara isu partisipasi politik perlu dibicarakan karena masa depan dunia ada di tangan generasi muda.
“Kami juga ingin melibatkan lebih banyak orang dalam politik.”
EFRI RITONGA
