Mobil 1.500 Cc dan Motor 250 Cc ke Atas Dilarang Pakai Pertalite Pemerintah akan melarang mobil dengan spesifikasi 1.500 cc dan motor 250 cc ke atas menggunakan BBM subsidi jenis Pertalite mulai bulan depan.
Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati, memaparkan pembatasan pengguna Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) yakni Pertalite ditetapkan khusus untuk beberapa kategori.
Kategori itu di antaranya untuk roda empat pelat hitam dengan spesifikasi mesin 1.500 cc dan roda dua 250 cc ke bawah.
Anggota Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman mengatakan jika pembelian BBM tak dibatasi, maka kuota subsidi yang sudah ditetapkan bakal habis sebelum akhir 2022.
Terlebih, sejak harga Pertamax melesat, tren penggunaan BBM subsidi melonjak karena banyak masyarakat yang beralih ke Pertalite.
“Tentu jika tidak dikendalikan maka kita akan hadapi solar habis di Oktober atau November, [Pertalite] juga. Jika tidak dilakukan pengendalian maka kita prognosa di akhir 2022 kuota kita akan di atas realisasi,” jelas Saleh mengutip CNBCIndonesia, Jumat (12/8).
Sementara itu, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan soal kemungkinan harga BBM subsidi naik menyusul harga minyak dunia yang melejit.
Per Jumat, harga minyak mentah jenis Brent naik 2,3 persen. Dari US$2,20 menjadi US$99,60 per barel.
Sementara itu, minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) Amerika Serikat naik 2,6 persen. Dari US$2,41 menjadi US$94,34 per barel.
Bahlil menyebut harga itu jauh dari perkiraan APBN yang hanya US$63 hingga US$70 per barel.
“Hari ini kalau US $100 per barel subsidi kita itu bisa mencapai Rp 500 triliun. Tetapi kalau harga minyak per barel di US $105 kemudian dengan asumsi kurs dollar APBN rata-rata Rp 14.750 dan kuota kita dari 23 juta kilo liter menjadi 29 juta maka terjadi penambahan subsidi,” kata Bahlil dalam konferensi pers Jumat (12/8).
Pemerintah, lanjut dia, masih menghitung semua kemungkinan terkait kuota subsidi BBM yang jebol. Berdasarkan hasil perhitungan sementara menunjukkan, anggaran untuk subsidi BBM tercatat Rp500 triliun-Rp 600 triliun.
Jika kondisi tersebut betul terjadi, APBN lama-lama akan bermasalah. Sebab, anggaran Rp 500 triliun-Rp 600 triliun mencapai 25 persen dari total APBN.
