“Apabila dalam undangan ketiga masih ada alasan (untuk tidak hadir) maka DPR akan menggunakan aturan dan kewenangan untuk panggil paksa Mendag di DPR,” kata Dasco dalam Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 15 Maret 2022.
Politikus Partai Gerindra itu mengatakan DPR mengalami kesulitan dalam menjalankan fungsi pengawasan terkait kelangkaan minyak goreng karena Lutfi tak juga hadir. Lutfi, menurut Dasco absen dengan berbagai alasan.
“Sudah dua kali Mendag diundang dalam rapat konsultasi, keduanya berhalangan dengan alasan belum tentu bisa hadir dan berbagai alasan lainnya,” ujarnya.
Karena itu dia menegaskan DPR akan menggunakan aturan dan kewenangannya untuk memanggil paksa Muhammad Lutfi ke DPR. Dalam rapat paripurna tersebut, anggota Komisi VI DPR RI Amin AK mengkritisi kelangkaan minyak goreng di berbagai daerah di Indonesia. Menurut dia, akibat kelangkaan tersebut, rakyat harus mengantri untuk mendapatkan 1-2 liter minyak goreng, bahkan ada yang sampai meninggal dunia.
“Carut marut tata kelola di negeri penghasil 58 persen sawit di dunia adalah sebuah ironi yang sudah berlangsung berbulan-bulan. Tahun 2021 produksi CPO kita sebesar 46,88 juta ton, di 2020 sebesar 47,03 juta ton, lalu di tahun 2019 sebesar 47,18 juta ton,” kata Amin.
Politikus dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menilai pemerintah sebenarnya memiliki berbagai instrumen untuk menegakkan aturan. Contohnya Pasal 107 Undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan yang menyebutkan pemberian sanksi penjara bagi pelaku penimbun kebutuhan pokok.
Kelangkaan minyak goreng di Indonesia memang masih terus terjadi. Hal itu menyebabkan harga satu dari Sembilan Bahan Pokok (Sembako) tersebut melambung naik di pasaran. Pada Sabtu lalu, seorang warga Berau, Kalimantan Timur, dikabarkan meninggal saat sedang antre minyak goreng.
Baca: Jokowi Tegaskan Pemindahan IKN Untuk Pemerataan Pembangunan
